penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaandilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; Bahwa perbuatan Terdakwa LEONARDUS LOKU tersebut mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapanpuluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tigarupiah tiga sen), atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa secara langsungtelah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa LEONARDUS LOKU selaku Sekretaris PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO

2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa LEONARDUS LOKU tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana KorupsiSebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara dan dilakukan oleh Terdakwasecara berturutturut dan merupakan suatu perbuatan yang berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP juncto Pasal64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair PenuntutUmum;Menyatakan Terdakwa LEONARDUS LOKU terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagai orang yang turut

., M.H. tidakterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, pada Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa

Piliang, Nagari Limo Kaum, Kecamatan LimaKaum, Kabupaten Tanah Datar;Agama : Islam;Pekerjaan >: Mantan Wali Nagari Limo Kaum (Maret 2009sampai dengan Maret 2015);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:KesatuPrimairSubsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

Menyatakan Terdakwa Meriyaldi bersalan melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;2.

memoripeninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kemballiyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Jurisdalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan

memutus perkara Terpidana :Nama : RUSDY:Tempat lahir : Rasabou Sila, Bima;Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 15 April 1971;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : RT.O6/RW.03, Desa Rasabou, KecamatanBolo, Kabupaten Bima;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Guru SD);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :Dakwaan Kesatu : Primair Subsidair: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas

membayaruang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusanpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartabendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan

Umur/Tanggal lahir :66 Tahun/ 1 Agustus 1951;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Perumahan PU Kompleks Artha GrahaRT.027/RW.006 Kelurahan Tuak DaunMerah, Kecamatan Oebobo, KotaKupang;Agama : Katholik;Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :PrimairSubsidairPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (2) danAyat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun = 1999sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor

BARTHOL DA CUNHA, M.Eng. telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitumelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (2), Ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Peninjauan Kembali Pemohon; Terbukti Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; Menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah);Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

No. 2049 K/PID.SUS/2018tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJombang tanggal 27 November 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SATIMAH FATMIATI, S.Pd. telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 8/PID.SUSTPK/2018/PT SBY tanggal14 Maret 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 197/Pid.SusTPK/2017/PN.Sbytanggal 18 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadilisendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkandi bawah ini;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganHal. 13 dari 15 hal.

DIDING ISKANDAR;Indramayu;49 Tahun/12 Juni 1966;Lakilaki;Indonesia;Jalan Dipati Unus Nomor 1 KelurahanCibodas, Kecamatan Cibodas, KotaTangerang;Islam;Pegawai Negeri Sipil (Kepala DinasPemadam Kebakaran KotaTangerang);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:KESATUPRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalamsalah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta

sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2017sampai dengan tanggal 12 April 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaDalam Pasal

2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJayapura tanggal 24 Maret 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang

TPK/2017/PN.Jap tanggal 6 April 2017 untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31

: Lakilaki:: Indonesia;: Jalan Sukowati Nomor 57 B, Kelurahan Raha Il,Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;> Islam;: Anggota DPRD Wakil Ketua DPRD KabupatenMuna;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) tanggal 23Oktober 2017 sampai dengan sekarang;Mahkamah Agung tersebut;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut: Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal

2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP;Hal. 1 dari 35 hal.

Nomor 771 K/Pid.Sus/2019UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi JunctoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA bersama dengansaudara La Ode Hafuna dipersalahkan atas perbuatannya terkait belanjabantuan sosial kegiatan pekerjaan

Nomor 771 K/Pid.Sus/2019ketua Majelis berpendapat kasasi penuntut Umum tersebut adalah tidakberalasan hukum sehingga harus ditolak;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31.

AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBARDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 Ayat (1) JunctoPasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;2. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

permohonan peninjauan kembali sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, dan dengandemikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah

Sinar Buana Lestari;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa denganDakwaan sebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIR :: Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor

No. 304 PK/PID.SUS/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSiak Sri Indrapura tanggal 10 September 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terdakwa Wayan Subadi terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1)Juncto Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor

2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa namun demikian terlepas dari alasan Peninjauan Kembali,Mahkamah Agung berpendapat permohonan dari Pemohon PeninjauanHal. 16 dari 19 hal.

Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266ayat (2) huruf b angka (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untukmembatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/PID.SUS/2016tanggal 29 Agustus 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadilikembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganHal. 17 dari 19 hal.

dijatuhi pidana yang lebih ringanmelanggar pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibenarkansehingga dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab UndangUndang HukumPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana

berpendapat sebagai berikut: Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat dapat dibenarkan karena JudexFacti salah dalam menerapkan hukum yaitu sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsurdelik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalamdakwaan primair sebagimana Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dengan pertimbangan sebagai berikut: Terdakwa selaku Direktur PT.

pemeriksaan di lapangan tidak cocok denganperhitungan volume Bill Quantity (BQ) pada kontrak yangmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp372.231.499,10 (tigaratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratussembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen);Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa Lubuk Lawaspada masa pemeliharaan mengalami kerusakan dan setelahdiperbaiki oleh Terdakwa ternyata rusak lagi dan tidak dapatdigunakan kembali;Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal

2 Ayat (1)juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut dan membatalkanputusan

Putusan Nomor 74 K/Pid/2019dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

., bin YANTJEKOLONDAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan "tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair

pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di SamarindaNomor 19/PID.TPK/2017/PT.SMR. tanggal 22 November 2017 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr. tanggal 11September 2017 harus diperbaiki mengenai pidana uang pengganti yangdijatunkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, makadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) (2), (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang

Dakwaan Kesatu : Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat(1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 1 dari 14 hal. Put.

No. 2760 K/PID.SUS/2018S.E., dalam perkara lain telah dijatuhi pidana tambahan berupa uangpengganti sebesar Rp20.090.243.660,007 (dua puluh miliar sembilanpuluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluhrupiah nol nol tujuh sen).Perbuatan Terdakwa bersamasama saksi Albert Rombe, S.E., tersebuttelah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan

Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PTJAP, tanggal 25 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor15/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 22 Februari 2018 tersebut harusdiperbaiki mengenai dasar hukum pemidanaan, pidana penjara dan denda,serta pidana pengganti uang pengganti ;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman